Kamis, 16 Januari 2020

Fungsi dan Syarat-syarat Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Leave a Comment

Syarat-syarat Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa harus dipenui untuk mendaftar menjadi badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa berperan dalam forum musyarah desa yang merupakan agenda ruti permerintahan desa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 


Gaji BPD


Gaji atau tunjangan anggota BPD atau badan permusyawatan desa tahun 2019 lalu sebesar 900 ribu rupiah.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Fungsi Badan Permusyawaratan desa

adapun Fungsi dari badan permusayawaratan desa adalah sebagi berikut :
  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Syarat-syarat Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut
  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  3. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  5. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
  6. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  7. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan diangkat ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

If You Enjoyed This, Take 5 Seconds To Share It

0 komentar:

Posting Komentar